Jokowi Hapus Outsourcing dan Tolak Upah Murah' Di Dukung Sepenuhnya oleh PDI-P

 

Semarang, www.jejakkasus.info, Dalam sistematis kerja alih daya / jelasnya Outsourcing Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hari ini mendukung sepenuhnya Presiden terpilih yaitu Joko Widodo untuk dihapus. 

MENURUT KETERANGAN PDI-P, KEBIJAKAN OUTSOURCING MERUPAKAN KEBIJAKAN POLITIKUS DAN MEMISKINKAN KAUM BURUH SERTA PEKERJA INDONESIA."PARTAI MENDUKUNG PEMERINTAH UNTUK MENGHAPUSKAN PRAKTIK TENAGA KERJA OUTSOURCING DAN KONTRAK DI ANGGAP BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN UU KETENAGAKERJAAN DAN MENOLAK POLITIK UPAH MURAH," PERNYATAAN TEGAS DAN REKOMENDASI RAKERNAS IV (PDI-P) YANG DIBACAKAN OLEH KETUA DPP PDI-P PUAN MAHARANI DI SEMARANG, JAWA TENGAH, PADA HARI SABTU (20/9/2014), MALAM.DALAM MELANJUTKAN, RAKERNAS IV (PDI-P), KEMBALI MEREKOMENDASIKAN KEPADA DPP (PDI-P) AGAR MENUGASKAN FRAKSI PDI-P DI DPR RI PERIODE TAHUN 2014-2019 UNTUK MEMPERJUANGKAN UNDANG-UNDANG (UU) TENTANG SISTEM PENGUPAHAN.PDI-P MENGINGINKAN AGAR UU TERSEBUT MEMPERTIMBANGKAN UPAH BERDASARKAN SURVEI KOMPONEN HIDUP LAYAK DAN MEMPERKECIL STRUKTUR KESENJANGAN PENGGAJIAN ANTARA UPAH TERTINGGI DAN TERENDAH SERTA KONDISI SETEMPAT. "KEPALA DAERAH DARI PDI-P JUGA DITUGASKAN TERLIBAT AKTIF DALAM PENENTUAN UPAH SESUAI DENGAN GARIS KEBIJAKAN PARTAI DAN MENGINISIASI LAHIRNYA KEBIJAKAN YANG MELINDUNGI INDUSTRI DALAM NEGERI DI WILAYAHNYA MASING-MASING," KATA PUAN.

PERNYATAAN ATAU SIKAP TEGAS DAN REKOMENDASI RAKERNAS IV PDI-P MEMUAT BERBAGAI HAL. DI ANTARANYA BERKAITAN DENGAN PEMERINTAHAN JOKOWI-JK DAN REKOMENDASI UNTUK MEGAWATI SOEKARNOPUTRI AGAR KEMBALI MENJADI KETUA UMUM PDI-P PERIODE 2015-2020. RAKERNAS IV DIHADIRI SEKITAR 1.500 KADER PDI-P DARI TINGKAT PUSAT SAMPAI TINGKAT BAWAH. SETELAH PEMBACAAN PERNYATAAN SIKAP DAN REKOMENDASI, RAKERNAS IV SECARA RESMI DITUTUP OLEH SEKRETARIS JENDERAL DPP PDI-P TJAHJO KUMOLO. (WIDI JK SEMARANG).