Terkait Perkara Kasus Pembangunan Puskesmas, Kejagung Tahan Kadinkes Tangsel

www.jejakkasus.info, JAKARTA- Kejakasaan Agung melakukan penahanan terhadap Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Dadang ke Rumah Tahanan Salemba Cabang Kejaksaan Agung, pada hari senin (29/9/2014), Pihaknya ditahan dikarenakan terlibat kasus korupsi pelaksanaan proyek pembangunan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di wilayah Hukum Tangerang Selatan (Tangsel) tahun anggaran 2011-2012.

Setelah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Agung dari pukul 10.00 WIB, kemudian digelandang di masukan mobil, dan di jebloskan ke kandang macan Rumah Tahanan (Rutan).

Dadang keluar dari Gedung Bundar Kejaksaan Agung sekitar pukul 19.15 WIB dengan mengenakan kemeja merah. Anak buah Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany ini bungkam saat lempari wartawan dengan  beberapa pertanyaan, lanjut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Tony T Spontana mengungkapkan pihaknya melakukan penahanan terhadap Dadang dikarenakan penyidik sudah memiliki bukti yang cukup.

"Tersangka D ditahan malam ini," ucapnya.

Dalam kasus ini Kejaksaan Agung menetapkan tujuh tersangka satu diantaranya adik Gubernur Banten non aktif Ratu Atut Chosiyah, Tubagus Chaery Wardhana (TCW). Adapun tersangka lainnya masing-masing Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Promosi Dinkes Tangsel Mamak Jamaksari, Sekretaris Dinkes Provinsi Banten Neng Ulfah. lanjut dari pihak swasta Komisaris PT Trias Jaya Perkasa Suprijatna Tamara, Yakni Direktur PT Bangga Usaha Mandiri Desy Yusandi, juga Komisaris PT Mitra Karya Rattan Herdian Koosnadi.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Dadang ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print- 37/F.2/Fd.1/06/2014 tertanggal 13 Juni 2014. Pasalnya dianggap telah melawan hukum’ melakukan perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam pelaksanaan proyek pembebasan tanah untuk Puskesmas dan pembangunan Puskesmas.

Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), 

Dadang telah yang telah mengatur pembagian paket-paket pekerjaan proyek tersebut kepada rekanan-rekanan pelaksana, Tony mengakatan’ sebelum ditahan tersangka D dimintai keterangan mengenai tugas dan kewenangannya selaku Kepala Dinas Kota Tangerang Selatan serta kronologis pengusulan dana untuk pembangunan Puskesmas Dinas Kesehatan di Tangerang serta ada tidaknya peran saksi membagi-bagi proyek pembangunan Puskesmas kepada perusahaan-perusahaan tertentu. 

Dalam kasus ini Dadang disangkakan dengan pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, subsidiair   pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (JK1).

Read More

Plat Mobil fans JKT48

Well… hari ini Gue sedikit error, hahaha… saking errorNya keluyuran ke berbagai dunia maya dan ketemu penyembuh error Gue meski sedikit hahay. Gue bukan fans JKT48, tapi senang melihat keKompakan para fans JKT48 bisa klop juga bersemangat bersama personil JKT48 diatas panggung.

Gue baru tau klo seKumpulan Fans JKT48 itu juga diSebut WOTA (WOTA asal katanya dari Otaku（オタク）atau lebih logisnya wota itu diambil dari kata W(OTAku)). Ternyata ada juga bentuk keKompakan mereka diLuar panggung, yakni dari segi kendaraaan.

Meski Gue awalnya cuman tau klo anggota JKT48 si Melody sering jalan pakai mobil karna dia udah memiliki SIM A, Gue taunya dari website hai-online.com. Gambar ni Gue nemu dari mesin pencari google dgn waktu yang terbatas jdiNya sedikit aja tapi semoga cukup mewakili, Fans JKT48 dari yang sering atau tukang angkot aka kendaraan umum Lalu kendaraan pribadi roda dua alias Sepeda Motor  Sampai Gue mengira aja apa ini fans JKT48 high Class alias VIP karena cuman ada satu di indonesia yang di ijinkan dimiliki untuk dipakai di jalan raya secara Legal

sekian dari ane, berikut bonus buat pemBaca pria terUtama FansNya atau penggemarNya JKT48 

Read More

RUU Pilkada Dapat Menjadi Bumerang Bagi KMP

www.jejakkasus.info, Dok, dok, dok. Palu sudah diketok dan RUU Pilkada pun disahkan oleh DPR. Euforia kemenangan ditunjukkan oleh kubu pendukung Koalisi Merah Putih yang memenangkan voting mengusung pilkada dipilih lewat DPRD. Sujud syukur seperti yang pernah dilakukan sewaktu pilpres ketika mengeluarkan hasil real count abal-abal dengan mengclaim kemenangan berada dipihaknyapun dilakukannya. Salah satu yang melakukan sujud syukur adalah yg konon disebut sebagai “bapak reformasi”, Amin Rais, yang dulu sempat menjabat ketua MPR pasca tergulingnya rezim orde baru dan mendukung pemilihan secara langsung.

Meskipun sebelumnya sudah banyak diramalkan bahwa kemenangan akan berada pada pengusung pilkada lewat DPRD jika dilakukan voting berdasarkan perhitungan jumlah suara, namun SBY sebagai presiden beserta partai Demokratnya dengan “bijaksana” sempat memberi harapan pada rakyat pendukung pilkada langsung. Harapan tinggi yang akhirnya jatuh terhempas seiring tindakan walk out anggota fraksi tersebut ketika voting berlangsung.

Paling tidak untuk periode 5 tahun ke depan jika jalan terakhir membatalkan pengesahan RUU tersebut tidak ditolak oleh MK, pemimpin daerah akan dipilih oleh DPRD. Dengan pemilihan model semacam ini, tokoh-tokoh yang maju mencalonkan diri melalui jalur independen bisa dikatakan akan tertutup. Hasrat meraih kekuasaan partai yang tergabung dalam KMP setelah kalah dalam pilpres kemarin, tentunya tidak akan rela menyerahkan kekuasaan pemerintah daerah pada orang yang bukan dari partainya. Daerah yang mayoritas anggota parlemennya dikuasai oleh mereka, akan menjadi ladang bagi-bagi kue kekuasaan. Namun tidak menutup kemungkinan, akan terjadi juga perselisihan diantara mereka menyoal ladang yg dianggap basah dan jadi rebutan.

Selain tokoh independent, bagi pemeluk agama non muslim pun akan terkebiri. Peluangnya sangat kecil jika mengharapkan munculnya Ahok2 baru didaerah yg dikuasai KMP. Ingat, didalam koalisi tersebut ada partai yang katanya berlandaskan islam, semacam PKS, PAN dan PPP. Suara mereka didalam koalisi tsb cukup besar dan nyaring. Seperti diketahui sewaktu dalam kampanye sering terdengar suara menyerukan tidak pantasnya dari golongan non muslim diangkat jadi pemimpin. Beralasan hal ini, tentunya ketiga partai tersebut jika konsisten dengan yang disuarakan akan terus berjuang menggagalkan pimpinan daerah yang bukan satu keyakinan.

Melihat fenomena ini, jadi cukup mengherankan jika ada penganut non muslim yang malah mendukung koalisi tersebut dan bersorak atas kemenangan pilkada dipilih oleh DPRD. Mereka tidak menyadari hak yang sudah disepakati dalam konstitusi to vote or to be vote tidak bisa digunakan lagi. Dukungan yang diberikan mungkin saja hal ini didasari oleh 2 alasan. Sudah begitu jatuh cinta dan terbius penampilan sosok Prabowo atau hanya pelampiasan ketidak senangannya pada Jokowi beserta partainya juga yang mendukung.

Untuk 5 tahun ke depan jika RUU Pilkada ini dijadikan UU, pastinya KMP akan pesta pora. Memilih dan mengatur pemimpin daerah akan dilakukan dengan seenakudele dewe. Tidak menutup kemungkinan juga akan dijadikan jalan untuk balas dendam pada pemerintahan mendatang. Adalah hal lucu RUU Pilkada yang sudah sekitar 3 tahun lalu digulirkan oleh pemerintah, walau mekanisme pemilihan kepala daerah sedikit berbeda dan sudah dibahas tapi mengalami dead lock, tapi kenapa sekarang diangkat lagi dan disepakati setelah KMP mengalami kekalahan dalam pilpres. Bisa ditebak kemana arah yang akan dilakukan oleh Koalisi Merah Putih ini.

Walaupun untuk periode mendatang mereka masih bisa menepuk dada dan bangga dgn lolosnya RUU Pilkada ini, namun bisa jadi periode berikutnya akan menjadi bumerang bagi koalisi ini. Suara akar rumput yang semula mendukung Prabowo dalam pilpres setelah melihat kelakuannya sejak menarik diri sewaktu rekapitulasi KPU berlangsung dan juga tindakan2 KMP selama mengajukan sengketa pilpres ke MK, bahkan sampai saat ini belum mengakui kekalahan dan tidak memberi selamat pada presiden terpilih, dukungan sudah mulai berguguran. Melihat kejadian ini tidak menutup kemungkinan yg dulu sempat mendukungnya nanti dalam pilihan legislatif memilih golput atau pilihan dialihkan pada partai koalisi Jokowi, jika roda pemerintahan baru bisa berjalan dengan baik dan tidak terlibat kasus korupsi. Apalagi ditambah adanya orang-orang yang merasa hak memilih dan dipilih telah dirampas oleh UU Pilkada yang baru ini.

Bila perhitungan ini bisa benar terjadi dan dalam pemilihan legislatif mendatang perolehan suara partai yang tergabung dalam KMP anjlok, yang diuntungkan adalah koalisi pemerintah baru dan dikomandani PDIP. Selanjutnya mereka akan menjadi mayoritas di DPR dan DPRD pada periode berikutnya. Koalisi Merah Putih pun akannelangsa akibat UU yang mereka sepakati dan menjadi bumerang akhirnya memakan korban diri sendiri. Resiko melakukan politik instan dan hanya berpikir jangka pendek demi memenuhi hasrat kekuasaan dan sakit hati hingga tega merampas hak warga untuk memilih dalam pesta demokrasi.(JK1).

Read More

STNK Hilang Tidak Perlu Cemas, Ingin Tau Caranya? Baca di sini

www.jejakkasus.info- Tidak perlu resah berlebihan jika anda kehilangan kehilangan Surat Tanda Nomor kendaraan anda, karena untuk mendapatkan yang baru tidak diperlukan uang yang cukup banyak dan untuk sistem pengurusannya sendiri juga tergolong tidak rumit. Jadi jangan anda kawatir jika kejadian STNK hilang menerpa anda.

Hanya diperlukan dengan kisaran uang Rp 50.000 saja anda sudah bisa mendapatkan surat kendaraan motor anda yang baru. Untuk lebih jelasnya dan lebih ringkasnya, bagian Humas Polri mengabarkan tentang keterkaitan kehilangan surat kendaraan, anda hanya saja diharuskan menuruti syarat-syarat dan prosedur pengurusan yang berkaitan.

STNK hilang, stnk bantuan, biaya motor stnk hilang, mengurus stnk hilang , cara membuat stnk baru yang hilang, cara mengurus stnk motor yang hilang, biaya stnk hilang 2014, cara mengurus stnk hilang, persiapan pembuatan baru stnk, prosedur mengurus stnk, syarat pembuatan

Persiapan Pembuatan
Kami dari Info Otomotif Terbaru akan berbagi tentang hal apa saja yang harus terlebih dahulu yang harus anda siapkan ketika akan mengurus stnk hilang.

1. KTP Pemilik kendaraan yang tertera

2. Foto copy dari Surat Tanda Nomer Kendaraan yang hilang

3. Surat Tanda Hilangan baik dari Polsek ataupun Polres setempat.

4. BPKB asli maupun foto copy juga harus anda bawah.

Prosedur tentang pengurusan
Kami akan menjelaskan tentang 8 butir prosedur.

1. Anda terlebih dahulu diwajibkan untuk cek fisik kendaraan, setelah itu foto copy hasil tes fisik kendaraan tersebut.

2. Isi formulir dengan lengkap dan benar.

3. Mengurus Cek Blokir (Mengurus Surat Keterangan STNK Hilang dari Samsat), berisi keterangan keabsahan STNK terkait, misalnya tidak diblokir atau dalam pencarian. Lampirkan hasil cek fisik kendaraan.

4. Mengurus pembuatan baru di loket BBN II. (Lampirkan semua persyaratan data dan Surat Keterangan Hilang dari Samsat).

5. Jika motor anda belum motor anda belum melakukan pajak motor tahunan pada pembuatan STNK baru, maka anda di wajibkan untuk membayar pajak. Tapi jika anda sudah membayar biaya pajak ini maka bebas biaya pajak.

6. Membayar biaya untuk proses pembuatan sebesar Rp. 50.000.

7. Anda tinggal menunggu jadi, kemudian pengambilan Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Surat Ketetapan Pajak Daerah.

8. Selesai. www.jejakkasus.info sumber dari akun facebook Divisi Humas Mabes Polri 

Read More

MK Tolak Gugatan Uji Materi UU No. 17 Tahun 2014 Tentang MD3

JAKARTA, www.jejakkasus.info- Senin 29 september 2014’ Mahkamah Konstitusi (MK) telah menolak seluruh gugatan uji materi UU Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). PDIPerjuangan’ dalam upaya mendapatkan haknya sebagai partai pemenang pemilu legislative. Dan putusan MK terhadap partai PDIP yang berlambang banteng moncong putih dikatakan tidak mendapat jatah untuk ketua DPR meski partai tersebut menjadi pemenang pemilu, di dalam Majelis hakim menolak eksepsi dan menyatakan permohonan para pemohon masih prematur untuk diajukan. Pasalnya eksepsi tersebut diajukan dengan alasan saat dimohonkan, UU tersebut masih berbentuk RUU, dan permohonan para pemohon untuk seluruhnya, dikatakan Hamdan kemudian menjedok palu di MK.

Meskipun di dalam putusan/ pendapat beberapa hakim berbeda, namun dengan pertimbangannya Mahkamah Konstitusi MK, di dalam melakukan praktik politik di Indonesia yang menganut sistem presidensial dan multipartai, kesepakatan dalam kompromi politik di DPR sangat menentukan pimpinan di lembaga legislatif’ dan tidak ada partai politik yang benar-benar memperoleh mayoritas mutlak menduduki kursi di DPR, sehingga kompromi dan kesepakatan berdasarkan kepentingan adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari, Tegas Hakim Konstitusi Patrialis Akbar. (JK1)

Read More