I. UMUM
Dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F disebutkan bahwa setiap Orang berhak
untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan
lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan
menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
Untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh Informasi, perlu
dibentukundang undang yang mengatur tentang keterbukaan Informasi Publik.
Fungsi maksimal ini diperlukan,
mengingat hak untuk memperoleh Informasi
merupakan hak asasi manusia sebagai
salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis.
Salah satu elemen penting dalam
mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk
memperoleh Informasi sesuai de
ngan peraturan perundang-undangan.
Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan
negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat
dipertanggungjawabkan. Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi juga relevan
untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan
keputusan
publik.
Partisipasi atau pelibatan
masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik.
Keberadaan Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting
sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan
(1) hak setiap Orang untuk memperoleh
Informasi;
(2) kewajiban Badan Publik
menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya
ringan/proporsional, dan cara sederhana;
(3) pengecualian bersifat ketat dan
terbatas;
(4) kewajiban Badan Publik untuk
membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi. Setiap Badan Publik
mempunyai kewajiban untuk membu
ka akses atas Informasi Publik yang
berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas. Lingkup Badan
Publik dalam Undangundang ini meliputi lembaga eksekutif, yudikatif,
legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) dan mencakup pula organisasi nonpemerintah, baik yang berbadan
hukum maupun yang
tidak berbadan hukum, seperti
lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lainnya yang
mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari
APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
Melalui mekanisme dan pelaksanaan
prinsip keterbukaan, akan tercipta kepemerintahan yang baik dan
peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai
salah satu prasyarat untuk mewujudkan
demokrasi yang hakiki.
Dengan membuka akses publik terhadap
Informasi diharapkan Badan Publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan
berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaikbaiknya. Dengan demikian, hal itu
dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya
strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan
terciptanya kepemerintahan yang baik (good governance).
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal
30 April 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ANDI MATTALATTA LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR.
a. bahwa informasi merupakan
kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya
serta merupakan bagian
penting bagi ketahanan nasional;
b. bahwa hak memperoleh informasi
merupakan hak asasi
manusia dan keterbukaan informasi
publik merupakan salah satu ciri
penting negara demokratis yang
menjunjung tinggi kedaulatan rakyat
untuk mewujudkan penyelenggaraan
negara yang baik;
c. bahwa keterbukaan informasi
publik merupakan sarana dalam
mengoptimalkan pengawasan publik
terhadap penyelenggaraan negara dan
Badan Publik lainnya dan segala
sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;
d. bahwa pengelolaan informasi
publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu
membentuk Undan
g Undang tentang Keterbukaan
Informasi Publik; Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 F, dan Pasal 28 J
UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan
Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA
M E M U T U S K A N:
Menetapkan: UNDANGUNDANG TENTANG
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK. BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang
dimaksud dengan:
1. Informasi adalah keterangan,
pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan,
baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca
yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan
teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
2. Informasi Publik adalah informasi
yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu
badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara
dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai
dengan UndangUndang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan
publik.
3. Badan Publik adalah lembaga
eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya
berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian
atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau
luar negeri.
4. Komisi Informasi adalah lembaga
mandiri yang berfungsi menjalankan UndangUndang ini dan peraturan
pelaksanaannya, menetapkan petunjuk
teknis standar layanan informasi
publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau
ajudikasi nonlitigasi.
5. Sengketa Informasi Publik adalah
sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang
berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan
perundangundangan.
6. Mediasi adalah penyelesaian
sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator komisi
informasi.
7. Ajudikasi adalah proses
penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh
komisi informasi.
8. Pejabat Publik adalah orang yang
ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada
badan publik.
9. Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi adalahpejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan,
pendokumentasian, penyediaan,dan/atau pelayanan informasi di badan publik.
10. Orang adalah orang perseorangan,
kelompok orang, badan hukum, atau badan publik sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang ini.
11. Pengguna Informasi Publik adalah
orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana diatur dalam UndangUndang
ini.
12. Pemohon Informasi Publik adalah
warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan
informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
BAB II ASAS DAN TUJUAN Bagian Kesatu
Asas
Pasal 2
(1) Setiap Informasi Publik bersifat
terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
(2) Informasi Publik yang
dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
(3) Setiap Informasi Publik harus
dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu,
biaya ringan, dan cara sederhana
.
(4) Informasi Publik yang
dikecualikan bersifat rahasiasesuai dengan UndangUndang, kepatutan, dan
kepentingan umum didasarkan pada pengu
jian tentang konsekuensi yang timbul
apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah
dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi
kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
Bagian Kedua Tujuan Pasal 3
Undang-Undang ini bertujuan untuk:
a. menjamin hak warga negara untuk
mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan
proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan
publik;
b. mendorong partisipasi masyarakat
dalam proses pengambilan kebijakan publik;
c. meningkatkan peran aktif
masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang
baik;
d. mewujudkan penyelenggaraan negara
yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat
dipertanggungjawabkan;
e. mengetahui alasan kebijakan
publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
f. mengembangkan ilmu pengetahuan
dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
g. meningkatkan pengelolaan dan
pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan
informasi yang berkualitas.
BAB III HAK DAN KEWAJIBAN PEMOHON
DAN PENGGUNA INFORMASI
PUBLIK SERTA HAK DAN KEWAJIBAN BADAN
PUBLIK
Bagian Kesatu Hak Pemohon Informasi
Publik
Pasal 4
(1) Setiap Orang berhak memperoleh
Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
(2) Setiap Orang berhak:
a. melihat dan mengetahui Informasi
Publik;
b. menghadiri pertemuan publik yang
terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
c. mendapatkan salinan Informasi
Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau
d. menyebarluaskan Informasi Publik
sesuai dengan peraturan perundangundangan.
(3) Setiap Pemohon Informasi Publik
berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan
tersebut.
(4) Setiap Pemohon Informasi Publik
berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi
Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang Undang ini.
Bagian Kedua Kewajiban Pengguna
Informasi Publik
Pasal 5
(1) Pengguna Informasi Publik wajib
menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangundangan.
(2) Pengguna Informasi Publik wajib
mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh Informasi Publik, baik yang
digunakan untuk kepenting
an sendiri maupun untuk keperluan publikasi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangu ndangan.
Bagian Ketiga Hak Badan Publik
Pasal 6 (1) Badan Publik berhak
menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangundangan.
(2) Badan Publik berhak menolak
memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangundangan.
(3) Informasi Publik yang tidak
dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. informasi yang dapat membahayakan
negara;
b. informasi yang berkaitan dengan
kepentingan perli
ndungan usaha dari persaingan usaha
tidak sehat;
c. informasi yang berkaitan dengan
hakhak pribadi;
d. informasi yang berkaitan dengan
rahasia jabatan; dan/atau
e. Informasi Publik yang diminta
belum dikuasai atau didokumentasikan.
Bagian Keempat Kewajiban Badan
Publik
Pasal 7
(1) Badan Publik wajib menyediakan,
memberikan dan/ atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah
kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan
sesuai dengan ketentuan.
(2) Badan Publik wajib menyediakan
Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
(3) Untuk melaksanakan kewajiban
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan
mengembangkan sistem informasi dan
dokumentasi untuk mengelola
Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.
(4) Badan Publik wajib membuat
pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak
setiap Orang atas Informasi Publik.
(5) Pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi,
sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.
(6) Dalam rangka memenuhi kewajiban
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat
memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.
Pasal 8 Kewajiban Badan Publik yang
berkaitan dengan kearsipan dan pendokumentasian Informasi Publik dilaksanakan
berdasarkan peraturan perundangundangan.
BAB IV INFORMASI YANG WAJIB
DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN
Bagian Kesatu Informasi yang Wajib
Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala
Pasal 9
(1) Setiap Badan Publik wajib
mengumumkan Informasi P
ublik secara berkala.
(2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:
a. informasi yang berkaitan dengan
Badan Publik;
b. informasi mengenai kegiatan dan
kinerja Badan Publik terkait;
c. informasi mengenai laporan
keuangan; dan/atau
d. informasi lain yang diatur dalam
peraturan perundangundangan.
(3) Kewajiban memberikan dan
menyampaikan Informasi
Publik sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali.
(4) Kewajiban menyebarluaskan
Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan cara
yang mudah dijangkau oleh masya
rakat dan dalam bahasa yang mudah
dipahami.
(5) Caracara sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) ditentukan lebih lanjut oleh Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi
di Badan Publik terkait.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai
kewajiban BadanPublik memberikan dan menyampaikan Informasi Publik secara berkala
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan
Petunjuk Teknis Komisi Informasi.
Bagian Kedua Informasi yang Wajib
Diumumkan secara Sertamerta
Pasal 10 (1) Badan Publik wajib
mengumumkan secara sertamerta su
atu informasi yang dapat mengancam
hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.
(2) Kewajiban menyebarluaskan
Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara
yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.
Bagian Ketiga Informasi yang Wajib
Tersedia Setiap Saat Pasal 11
(1) Badan Publik wajib menyediakan
Informasi Publik setiap saat yang meliputi:
a. daftar seluruh Informasi Publik
yang berada di bawah penguasaannya, tidak
termasuk informasi yang
dikecualikan;
b. hasil keputusan Badan Publik dan
pertimbangannya;
c. seluruh kebijakan yang ada
berikut dokumen pendukungnya;
d. rencana kerja proyek termasuk di
dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
e. perjanjian Badan Publik dengan
pihak ketiga;
f. informasi dan kebijakan yang
disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
h. laporan mengenai pelayanan akses
Informasi Publik sebagaimana diatur dalam UndangUndang ini.
(2) Informasi Publik yang telah
dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau
penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal
50 dinyatakan sebagai Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna
Informasi Publik.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai
tata cara pelaksa
naan kewajiban Badan Publik menyediakan
Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi
Informasi. Pasal 12
Setiap tahun Badan Publik wajib
mengumumkan layanan informasi, yang meliputi:
a. jumlah permintaan informasi yang
diterima;
b. waktu yang diperlukan Badan
Publik dalam memenuhi setiap permintaan informasi;
c. jumlah pemberian dan penolakan
permintaan informasi; dan/atau
d. alasan penolakan permintaan
informasi.
Pasal 13
(1) Untuk mewujudkan pelayanan
cepat, tepat, dan sederhana setiap Badan Publik:
a. menunjuk Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi; dan
b. membuat dan mengembangkan sistem
penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan
petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik yang berlaku secara nasional.
(2) Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibantu oleh pejabat
fungsional.
Pasal 14 Informasi Publik yang wajib
disediakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan/atau
badan usaha lainnya yang dimiliki oleh negara dalam UndangUndang ini adalah:
a. nama dan tempat kedudukan, maksud
dan tujuan serta jenis kegiatan usaha, jangka waktu
pendirian, dan permodalan, sebagaimana
tercantum dalam anggaran dasar;
b. nama lengkap pemegang saham,
anggota direksi, dan anggota dewan komisaris perseroan;
c. laporan tahunan, laporan
keuangan, neraca laporan laba rugi, dan laporan tanggung jawab sosial
perusahaan yang telah diaudit;
d. hasil penilaian oleh auditor
eksternal, lembaga pemeringkat kredit dan lembaga pemeringkat lainnya;
e. sistem dan alokasi dana
remunerasi anggota komisaris/dewan pengawas dan direksi; mekanisme penetapan
direksi dan komisaris/dewan pen
f gawas;
g. kasus hukum yang berdasarkan
UndangUndang terbuka sebagai Informasi Publik;
h. pedoman pelaksanaan tata kelola
perusahaan yang baik berdasarkan prinsipprinsip transparansi, akuntabilitas,
pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran;
i. pengumuman penerbitan efek yang
bersifat utang;
j. penggantian akuntan yang
mengaudit perusahaan;
k. perubahan tahun fiskal
perusahaan;
l. kegiatan penugasan pemerintah
dan/atau kewajiban
pelayanan umum atau subsidi;
m. mekanisme pengadaan barang dan
jasa; dan/atau n. informasi lain yang ditentukan oleh UndangUndang yang
berkaitan dengan Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah.
Pasal 15 Informasi Publik yang wajib
disediakan oleh partai politik dalam UndangUndang ini adalah:
a. asas dan tujuan;
b. program umum dan kegiatan partai
politik;
c. nama, alamat dan susunan
kepengurusan dan perubahannya;
d. pengelolaan dan penggunaan dana
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah;
e. mekanisme pengambilan keputusan
partai;
f. keputusan partai yang berasal
dari hasil muktamar/kongres/munas dan/atau keputusan lainnya yang menurut anggaran
dasar dan anggaran rumah tangga partai terbuka untuk umum; dan/atau
g. informasi lain yang ditetapkan
oleh UndangUndang yang berkaitan dengan partai politik.
Pasal 16 Informasi Publik yang wajib
disediakan oleh organisasi
nonpemerintah dalam UndangUndang ini
adalah:
a. asas dan tujuan;
b. program dan kegiatan organisasi;
c. nama, alamat, susunan
kepengurusan, dan perubahannya
d. pengelolaan dan penggunaan dana
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau sumber luar
negeri;
e. mekanisme pengambilan keputusan
organisasi;
f. keputusankeputusan organisasi;
dan/atau
g. informasi lain yang ditetapkan
oleh peraturan perundang undangan.
BAB V INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
Pasal 17 Setiap Badan Publik wajib
membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi
Publik, kecuali:
a. Informasi Publik yang apabila
dibuka dan diberikankepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses
penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:
1. menghambat proses penyelidikan
dan penyidikan suatu tindak pidana;
2. mengungkapkan identitas informan,
pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
3. mengungkapkan data intelijen
kriminal dan rencana rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan
segala bentuk kejahatan transnasional;
4. membahayakan keselamatan dan
kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau
5. membahayakan keamanan peralatan,
sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.
b. Informasi Publik yang apabila
dibuka dan diberikankepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan
perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan
usaha tidak sehat;
c. Informasi Publik yang apabila
dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan
pertahanan dan keamanan negara,
yaitu:
1. informasi tentang strategi,
intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan
sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan
dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar
negeri;
2. dokumen yang memuat tentang
strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan
penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan,
pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi;
3. jumlah, komposisi, disposisi,
atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam
penyelenggaraan sistem pertahanan
dan keamanan Negara serta rencana pengembangannya;
4. gambar dan data tentang situasi
dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer;
5. data perkiraan kemampuan militer
dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi
negara tersebut yang dapat
membahayakan kedaulatan Negara
Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara
lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia;
6. sistem persandian negara;
dan/atau
7. sistem intelijen negara.
d. Informasi Publik yang apabila
dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan
kekayaan alam Indonesia;
e. Informasi Publik yang apabila
dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan
ekonomi nasional:
1. rencana awal pembelian dan
penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara;
2. rencana awal perubahan nilai
tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan;
3. rencana awal perubahan suku bunga
bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/daerah
lainnya;
4. rencana awal penjualan atau
pembelian tanah atau properti;
5. rencana awal investasi asing;
6. proses dan hasil pengawasan
perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan/atau
7. hal-hal yang berkaitan dengan
proses pencetakan uang.
f. Informasi Publik yang apabila
dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan
kepentingan hubungan luar negeri :
1. posisi, daya tawar dan strategi
yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi
internasional;
2. korespondensi diplomatik
antarnegara;
3. sistem komunikasi dan persandian
yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional; dan/atau
4. perlindungan dan pengamanan
infrastruktur strategi
s Indonesia di luar negeri.
g. Informasi Publik yang apabila
dibuka dapat mengun
gkapkan isi akta otentik yang
bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang
h. Informasi Publik yang apabila
dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi,
yaitu:
1. riwayat dan kondisi anggota
keluarga;
2. riwayat, kondisi dan perawatan,
pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;
3. kondisi keuangan, aset,
pendapatan, dan rekening b
ank seseorang;
4. hasilhasil evaluasi sehubungan
dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang;
dan/atau
5. catatan yang menyangkut pribadi
seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan
pendidikan nonformal.
i. memorandum atau suratsurat antar
Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali
atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;
j. informasi yang tidak boleh
diungkapkan berdasarkan UndangUndang.
Pasal 18
(1) Tidak termasuk dalam kategori
informasi yang dikecualikan adalah informasi berikut:
a. putusan badan peradilan;
b. ketetapan, keputusan, peraturan,
surat edaran, ataupun bentuk kebijakan lain, baik yang tidak berlaku mengikat
maupun mengikat ke dalam
ataupun ke luar serta pertimbangan
lembaga penegak hukum;
c. surat perintah penghentian
penyidikan atau penuntutan;
d. rencana pengeluaran tahunan
lembaga penegak hukum
e. laporan keuangan tahunan lembaga
penegak hukum;
f. laporan hasil pengembalian uang
hasil korupsi; dan/atau
g. informasi lain sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
(2) Tidak termasuk informasi yang
dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g dan huruf h, antara
lain apabila :
a. pihak yang rahasianya diungkap
memberikan persetujuan tertulis; dan/atau
b. pengungkapan berkaitan dengan
posisi seseorang dalam jabatanjabatan publik.
(3) Dalam hal kepentingan
pemeriksaan perkara pidana
di pengadilan, Kepala Kepolisian Republik
Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Komisi
Pemberantasan Korupsi, dan/atau
Pimpinan Lembaga Negara Penegak Hukum lainnya
yang diberi kewenangan oleh
UndangUndang dapat membuka informasi yang
dikecualikan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf i,
dan huruf j.
(4) Pembukaan informasi yang
dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara
mengajukan permintaan izin kepada Presiden.
(5) Permintaan izin sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) untuk kepentingan pemeriksaan perkara
perdata yang berkaitan dengan keu
angan atau kekayaan negara di
pengadilan, permintaan izin diajukan
oleh Jaksa Agung sebagai pengacara negara kepada Presiden.
(6) Izin tertulis sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diberikan oleh Presiden kepada
Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Komisi
Bagian Kesatu Fungsi Pasal 23
Komisi Informasi adalah lembaga mandiri
yang berfungsi menjalankan UndangUndang ini dan peraturan pelaksanaannya
menetapkan petunjuk teknisstandar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan
Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.
Bagian Kedua Kedudukan Pasal 24
(1) Komisi Informasi terdiri atas
Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi provinsi, dan jika dibutuhkan Komisi
Informasi kabupaten/kota.
(2) Komisi Informasi Pusat
berkedudukan di ibu kota Negara.
(3) Komisi Informasi provinsi
berkedudukan di ibu kota provinsi dan Komisi Informasi kabupaten/kota berkedudukan
di ibu kota kabupaten/kota.
Bagian Ketiga Susunan Pasal 25
(1) Anggota Komisi Informasi Pusat
berjumlah 7 (tujuh) orang yang mencerminkan unsur pemerintah dan unsur
masyarakat.
(2) Anggota Komisi Informasi
provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota berjumlah 5 (lima) orang yang
mencerminkan unsur pemerintah dan unsur masyarakat. (3) Komisi Informasi dipimpin
oleh seorang ketua merangkap anggota dan didampingi oleh seorang wakil ketua
merangkap anggota.
(4) Ketua dan wakil ketua dipilih
dari dan oleh par
a anggota Komisi Informasi.
(5) Pemilihan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dila
kukan dengan musyawarah seluruh anggota
Komisi Informasi dan apabila tidak tercapai kesepakatan dilakukan pemungutan
suara.
Bagian Keempat Tugas Pasal 26 (1)
Komisi Informasi bertugas :
a. menerima, memeriksa, dan memutus
permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau
Ajudikasi nonlitigasi
yang diajukan oleh setiap Pemohon
Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
ini;
b. menetapkan kebijakan umum
pelayanan Informasi Publik; dan
c. menetapkan petunjuk pelaksanaan
dan petunjuk teknis.
(2) Komisi Informasi Pusat bertugas:
a. menetapkan prosedur pelaksanaan
penyelesaian sengketa melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi;
b. menerima, memeriksa, dan memutus
Sengketa Informasi Publik di daerah selama Komisi Informasi provinsi dan/atau
Komisi Informasi kabu
paten/kota belum terbentuk; dan
c. memberikan laporan mengenai
pelaksanaan tugasnya berdasarkan UndangUndang ini kepada Presiden dan Dewan
Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia setahun sekali atau
sewaktuwaktu jika diminta.
(3) Komisi Informasi provinsi
dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota bertugas menerima, memeriksa, dan
memutus Sengketa Informasi Publik di dae
Bagian Kelima Wewenang Pasal 27
(1) Dalam menjalankan tugasnya,
Komisi Informasi memiliki wewenang:
a. memanggil dan/atau mempertemukan
para pihak yang bersengketa;
b. meminta catatan atau bahan yang
relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam
upaya menyelesaikan Sengketa
Informasi Publik;
c. meminta keterangan atau
menghadirkan pejabat Badan Publik ataupun pihak yang
terkait sebagai saksi dalam
penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
d. mengambil sumpah setiap saksi
yang didengar keterangannya dalam Ajudikasi nonlitigasi penyelesaian Sengketa
Informasi Publik; dan
e. membuat kode etik yang diumumkan
kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja Komisi Informasi.
(2) Kewenangan Komisi Informasi
Pusat meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut
Badan Publik pusat dan Badan Publik tingkat provinsi dan/atau Badan Publik
tingkat kabupaten/kota selama
Komisi Informasi di provinsi atau Komisi
Informasi kabupaten/kota tersebut belum terbentuk.
(3) Kewenangan Komisi Informasi
provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik
tingkat provinsi yang bersangkutan.
(4) Kewenangan Komisi Informasi
kabupaten/kota meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan
Publik tingkat kabupaten/kota yang bersangkutan
Bagian Keenam Pertanggungjawaban
Pasal 28 (1) Komisi Informasi Pusat
bertanggung jawab kepada Presiden dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan
fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia.
(2) Komisi Informasi provinsi
bertanggung jawab kepada gubernur dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan
fungsi, tugas, dan wewena
ngnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah provinsi yang bersangkutan.
(3) Komisi Informasi kabupaten/kota
bertanggung jawab kepada bupati/walikota dan menyampaikan laporan tentang
pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah kabupaten/ kota yang
bersangkutan.
(4) Laporan lengkap Komisi Informasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) bersifat terbuka
untuk umum.
Bagian Ketujuh Sekretariat dan
Penatakelolaan Komisi Informasi
Pasal 29 (1) Dukungan administratif,
keuangan, dan tata kelola Komisi Informasi dilaksanakan oleh sekretariat
komisi.
(2) Sekretariat Komisi Informasi
dilaksanakan oleh Pemerintah.
(3) Sekretariat Komisi Informasi
Pusat dipimpin oleh sekretaris yang ditetapkan oleh Menteri yang tugas dan
wewenangnya di bidang komunikasi dan i
nformatika berdasarkan usulan Komisi
Informasi.
(4) Sekretariat Komisi Informasi
provinsi dilaksanakan oleh pejabat yang tugas dan wewenangnya di bidang
komunikasi dan informasi di tingkat provinsi yang bersangkutan.
(5) Sekretariat Komisi Informasi
kabupaten/kota dilaksanakan oleh pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang di
bidang komunikasi dan informasi
di tingkat kabupaten/kota yang bersangkutan.
(6) Anggaran Komisi Informasi Pusat
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, anggaran Komisi
Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi dan/atau Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
Bagian Kedelapan Pengangkatan dan
Pemberhentian
Pasal 30 (1) Syaratsyarat
pengangkatan anggota Komisi Informasi
a. warga negara Indonesia;
b. memiliki integritas dan tidak
tercela;
c. tidak pernah dipidana karena
melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana
5 (lima) tahun atau lebih;
d. memiliki pengetahuan dan
pemahaman di bidang keterbukaan Informasi Publik sebagai bagian dari hak asasi
manusia dan kebijakan publik;
e. memiliki pengalaman dalam
aktivitas Badan Publik;
f. bersedia melepaskan keanggotaan
dan jabatannya dalam Badan Publik apabila diangkat menjadi anggota Komisi
Informasi;
g. bersedia bekerja penuh waktu;
h. berusia paling rendah 35 (tiga
puluh lima) tahun;dan
i. sehat jiwa dan raga.
(2) Rekrutmen calon anggota Komisi
Informasi dilaksanakan oleh Pemerintah secara terbuka, jujur, dan objektif.
(3) Daftar calon anggota Komisi
Informasi wajib diumumkan kepada masyarakat.
(4) Setiap Orang berhak mengajukan
pendapat dan penilaian terhadap calon anggota Komisi Informasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dengan disertai alasan.
Pasal 31 (1) Calon anggota Komisi
Informasi Pusat hasil rekrutmen
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30
ayat (2) diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia oleh Presiden
sejumlah 21 (dua puluh satu) orang calon. (2) Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia memilih anggota Komisi Informasi Pusat melalui uji kepatutan dan
kelayakan.
(3) Anggota Komisi Informasi Pusat
yang telah dipilih
oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia selanjutnya ditetapkan oleh Presiden.
Pasal 32 (1) Calon anggota Komisi
Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota hasil rekrutmen
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2)
diajukan kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah provinsi dan/atau Dewan Per
wakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota
oleh gubernur dan/atau bupati/walikota paling sedikit 10 (sepuluh) orang calon
dan paling banyak 15 (lima belas) orang calon.
(2) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
provinsi dan/atau
kabupaten/kota memilih anggota Komisi
Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota melalui uji
kepatutan dan kelayakan.
(3) Anggota Komisi Informasi
provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota yang telah dipilih oleh Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
kabupaten/kota selanjutnya ditetapkan
oleh gubernur dan/atau bupati/walikota.
Pasal 33 Anggota Komisi Informasi
diangkat untuk masa jabatan 4
(empat) tahun dan dapat diangkat kembali
untuk satu periode berikutnya.
Pasal 34 (1) Pemberhentian anggota
Komisi Informasi dilakukan
berdasarkan keputusan Komisi Informasi
sesuai dengan tingkatannya dan diusulkan kepada Presiden untuk Komisi Informasi
Pusat, kepada gubernur untuk Komisi Informasi provinsi, dan kepada bupati/walikota
untuk Komisi Informasi kabupaten/kota untuk ditetapkan.
(2) Anggota Komisi Informasi
berhenti atau diberhentikan karena:
a. meninggal dunia;
b. telah habis masa jabatannya;
c. mengundurkan diri;
d. dipidana dengan putusan
pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan ancaman pidana paling
singkat 5 (lima) tahun penjara. Direkomendasi Jejak Kasus, www.jejakkasus.info
0 comments:
Post a Comment