dikelola PT PRIA SAKTI PERKASA KepMenHum & HAM No.
13286.40.10.2014. Divisi Koran Daerah Radar Bangsa Group (Group of
Regional Newspaper). Berkantor pusat diMojokerto, situs berita jejak
kasus menyajikan berita berita nasional, penyimpangan hukum, APBD
Mengajak Seluruh lapisan masyarakat dari kalangan bawa hingga atas,
ikut berpartisipasi, berbagi informasi, tentang info penyimpangan
APBD/APBN/Penyalahgunaan wewenang jabatan/pemalsuan dokumentasi negara
serta lainnya.
www.jejakkasus.info:
Turut serta menyampaikan gagasan atau angan angan, ide-ide cemerlang
yang bersifat membangun, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
Tentang berita oknum pejabat bejat (korupsi) wes akeh contohne seng
masuk bui, ojo di terusne! pesan ini sebagai pangeling eling bagi
pejabat indonesia, Di saat di percaya rakyat sebagai pimpinan/ pwakil
rakyat,ojo gae sak karepe dewe, mangan duwite rakyat, satu oknum pejabat
yang melakukan tindakan korupsi, maka jutaan jiwa menjadi korban.
Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi Pasal 12
Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau
pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua
puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua
ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah):By. Pria sakti Pimpinan Pusat Jejak Kasus,
www.jejakkasus.info.
DASAR HUKUM:
1. Menulis sesuai dengan Fakta, A. Dasar hukum UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS.
2. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSII.
I. UMUM: Sejak Undang-undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3874) diundangkan, terdapat berbagai
interpretasi atau penafsiran yang berkembang di masyarakat khususnya
mengenai penerapan Undang-undang tersebut terhadap tindak pidana korupsi
yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 diundangkan.
Hal ini disebabkan Pasal 44 Undang-undang tersebut menyatakan bahwa
Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi dinyatakan tidak berlaku sejak Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999
diundangkan, sehingga timbul suatu anggapan adanya kekosongan hukum
untuk memproses tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum berlakunya
Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999.
3. Undang-Undang No. 14 tahun
2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah salah satu produk
hukum Indonesia yang dikeluarkan dalam tahun 2008 dan diundangkan pada
tanggal 30 April 2008 dan mulai berlaku dua tahun setelah diundangkan.
Undang-undang yang terdiri dari 64 pasal ini pada intinya memberikan
kewajiban kepada setiap Badan Publik untuk membuka akses bagi setiap
pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik
Beralamatkan: Jalan raya Kemantren 82, Terusan, Gedeg, Mojokerto, kode
pos. 61351 Jawa timur. Kontak person: 082141523999, terima kasih sudah
berpartisipasi, Berita tentang korupsi baca di
www.jejakkasus.info. berbagi dengan kami.
