Camat Kodeoha Kabupaten Kolaka Utara Arogan’’ Program Kebun Kolektif Kecamatan Jalan di Tempat

KOLUT SULTRA, Berita www.jejakkasus.info- Camat sebagai perpanjangan tangan bupati dalam suatu wilayah kecamatan guna membantu pemerintah daerah dalam memaksimalkan roda pemerintahan, meningkatkan pembangunan desa dengan menjalin kerjasama dan keakraban pada semua mitra kerja dan elemen masyarakat yang ada diwilayahnya.

Namun bagaimana jadinya jika suatu wilayah kecamatan dipimpin oleh seorang insan berkarakter keras dan kurang santun bertutur kata, layaknya yang terjadi di kecamatan Kodeoha kabupaten Kolaka Utara. Indawati S,Pd camat kodeoha dinilai arogan banyak kalangan  dalam menjalankan fungsinya sebagai Kepala wilayah  kecamatan, pasalnya yang bersangkutan sejak jadi orang nomor 1 diwilayah ini kerap kali mengeluarkan kata kata hinaan kepada hampir semua staf kecamatan dan pemerintah desa yang mencoba menanggapi atau memberikan saran atas apa yang diperintahkan.

Beberapa staf yang enggan dipublikasikan identitasnya membenarkan adanya kejadian ini, itu sudah jadi santapan kami tiap hari pak dan kami selaku staf dikecamatan sudah sangat capek dipimpin ibu Indah, capek rasanya pak dimaki-maki terus layaknya anak kecil kalau tidak dibilang anjing, setanlah pokoknya macam-macam, tegas seorang staf pada awak media ini. Pada waktu berbeda seorang Kades di kecamatan kodeoha membenarkan pula hal ini.

Bukan hanya itu, program pemerintah daerah (Red.Pemda Kolut) terkait pengadaan percontohan kebun kolektif kecamatan dengan anggaran lima juta per desa yang disetor langsung ke kecamatan dengan sumber anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai Petunjuk Teknik Operasional (PTO) tahun anggaran 2014 diduga hingga saat ini belum terealisasi maksimal, harusnya saat ini pengadaan Kebun Kolektif itu bukan hanya sekedar terealisasi secara fisik tapi hasilnya sudah mampu dinikmati warga kecamatan kodeoha sebagaimana dikecamatan lain se-Kabupaten kolaka utara.

“kebun kolektif kecamatan sebenarnya sudah ada tapi belum dikelolah dikarenakan dari 11 kades masih ada satu Kades yang belum membayar ” jelas Indawati saat dikonfirmasi media ini beberapa waktu lalu. Namun dari hasil penelusuran tim jejak kasus dari anggaran yang terkumpul diduga digunakan untuk kepentingan lain diluar peruntukan.(ahm)