Subhanallah' Seorang Nenek Rosmiza Usia 57 tahun Sholat di Pinggiran Jalan Gatot Subroto, Medan

Medan, www.jejakkasus.info- Subhanallah" Ketawaakalan Nenek berusia 30 tahun kepasa ALLAH SWT, karena ketakwaannya kepadaNYA' meski di dalam kesibukan yang berat, Nenek tersebut melakukan Sholat di Trotoar, tetap Iman. Iman (bahasa Arab:الإيمان) secara etimologis berarti 'percaya'. Perkataan iman (إيمان) diambil dari kata kerja 'aamana' (أمن) -- yukminu' (يؤمن) yang berarti 'percaya' atau 'membenarkan'.mengesankan seorang nenek shalat di trotoar jalan, nenek shalat di trotoar jalan ini sudah selama 30 tahun lamanya. Rosmiza 57 tahun, selama 30 tahun, selama itu pula, pinggiran Jalan Gatot Subroto, Medan, yang sumpek dan ramai oleh lalu lalang kendaraan menjadi tempatnya beribadah. Ya, selama itu.

Perkataan iman yang berarti 'membenarkan' itu disebutkan dalam al-Quran, di antaranya dalam Surah At-Taubah ayat 62 yang bermaksud: "Dia (Muhammad) itu membenarkan (mempercayai) kepada Allah dan membenarkan kepada para orang yang beriman." Iman itu ditujukan kepada Allah , kitab kitab dan Rasul. Iman itu ada dua Iman Hak dan Iman Batil.

Definisi Iman berdasarkan hadist merupakan tambatan hati yang diucapkan dan dilakukan merupakan satu kesatuan. Iman memiliki prinsip dasar segala isi hati, ucapan dan perbuatan sama dalam satu keyakinan, maka orang - orang beriman adalah mereka yang di dalam hatinya, disetiap ucapannya dan segala tindakanya sama, maka orang beriman dapat juga disebut dengan orang yang jujur atau orang yang memiliki prinsip. atau juga pandangan dan sikap hidup.

Lanjut' meski dalam posisi sibuk' ia tak pernah meninggalkan sholat, kendati harus melakukannya di atas trotoar di pinggir jalan raya, jmeski terik mentari dan guyuran hujan bukanlah alasan baginya untuk tidak menjalankan kewajibannya sebagai hamba Allah.

Suara knalpot sepeda motor dan bunyi riuh klakson kendaraan tak sedikit pun mengurangi kekhusukannya. Jiwanya tetap tenang mengucap seribu doa dan syukur kepada Ilahi. "Sholat dimana pun akan sama saja, karena bukan suasana yang pengaruhi doa saya," ucapnya sembari tersenyum simpul.

Air wudhu didapatnya dari toko kue atau dealer mobil yang tak jauh dari tempatnya berdagang. Jika hujan, dia solat di teras ruko yang terhindar dari hujan. "Tak ada alasan untuk tidak sholat," tegasnya. Nenek empat cucu ini sempat meneteskan air mata ketika menceritakan kisah hidup yang belum bisa dikatakan sejahtera.

Dia berusaha sambil berdoa, itu yang menurutnya sangat penting. Hingga dia tak pernah merasa pernah terhimpit masalah berat. Dia hadapi semua dengan senyum dan syukur. Rosmiza sehari-hari berdagang lemang, kue timpan dan nagasari bersama suaminya.

Lemang bukanlah buatannya, melainkan dia membelinya dari orang lain. Dia hanya membuat kue tambahan untuk memperbanyak dagangan. Ketika pagi menjemput, dia berdagang di Pasar Kampung Lalang, tetapi sehabis solat Dzuhur dia berdagang di Jalan Gatot Subroto, tepat di seberang Hotel Alpha Inn, Medan.

Setiap harinya, dia menyelesaikan solat dua waktu (Ashar dan Maghrib) di pinggir Jalan Gatot Subroto, tepat di sebelah sepeda dagangannya. Tak banyak yang dia dapat per hari, tetapi cukup memenuhi kebutuhan hidup hariannya.

Bahkan, dia sudah menyekolahkan anaknya hingga sederajat sekolah menengah atas (SMA) dari hasil berdagang lemang. Dia sebenarnya mau menguliahkan anak-anaknya, tetapi sayangnya tak satu pun anaknya yang berniat mengecap bangku kuliah.

Wajah seorang perempuan yang masih berseri ini percaya kalau hidupnya akan berarti jika terus taat kepada Allah SWT. "Dunia ini berapalah lamanya, dan saya tidak akan dapat apa-apa dari sini. Kalau mati, akan sirna semua," ujarnya sembari menatap nanar ke arah lalu lalang kendaraan.

Keistimewaan Sholat: Shalat adalah salah satu ibadah yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta’ala kepada para hamba-Nya. Kedudukan shalat di dalam Islam sangatlah penting karena ia memiliki beberapa kelebihan dan keutamaan yang tidak dimiliki oleh ibadah-ibadah yang lainnya. Beberapa keistimewaan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Shalat adalah satu-satunya ibadah yang ditetapkan di langit yaitu pada peristiwa Mi’raj. Adapun ibadah-ibadah yang lainnya disyariatkan di bumi.

2. Shalat adalah satu-satunya ibadah yang ditetapkan oleh Allah ta’ala kepada Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم tanpa melalui perantara Jibril ‘alaihis salam, yaitu pada malam peristiwa Mi’raj. Adapun ibadah-ibadah yang lainnya ditetapkan melalui perantara Jibril.

Kisah mengenai peristiwa Isra` dan Mi’raj, dapat dilihat di kitab Shahih Al Bukhari nomor 3887 bab Al Mi’raj.

3. Meskipun shalat wajib itu telah dikurangi jumlahnya dari lima puluh waktu menjadi hanya lima waktu dalam sehari, namun pahalanya adalah sama.

Seseorang yang melaksanakan shalat fardhu lima waktu, maka dia akan mendapat pahala yang sama seperti melaksanakan shalat lima puluh waktu. Alasannya adalah karena satu kebaikan dibalas oleh Allah dengan sepuluh kebaikan.

Dalilnya adalah firman Allah ta’ala:

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا

“Barangsiapa yang membawa suatu kebaikan maka dia akan mendapatkan (pahala) sepuluh kali lipatnya.” [QS Al An’am: 160]

Di dalam sebuah hadits disebutkan:

فَإِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا

“Sesungguhnya satu kebaikan itu (dibalas) dengan sepuluh kali lipatnya.” [HR Al Bukhari (1976) dan Muslim (1159) dari Abdullah bin ‘Amr ibnul ‘Ash radhiallahu ‘anhuma.]

4. Karena pentingnya, shalat ditempatkan pada urutan kedua di dalam rukun Islam yang lima setelah mengucapkan dua kalimat syahadat.

Dalilnya adalah hadits Abdullah bin Umar radhiallahu ‘anhu, bahwasanya Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

“Islam itu dibangun di atas lima perkara, yaitu: syahadat bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, naik haji, dan puasa Ramadhan.” [HR Al Bukhari (8) dan Muslim (16)]

5. Karena pentingnya juga, shalat adalah ibadah yang paling pertama diperiksa oleh Allah ta’ala pada hari kiamat kelak.

Dalilnya adalah hadits Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu, bahwasanya Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda:

إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة 

“Sesungguhnya amalan manusia yang paling pertama kali diperiksa pada hari kiamat adalah shalat.” [HR Abu Daud (864). Hadits shahih.]

6. Shalat hukumnya wajib atas seluruh manusia yang telah mukallaf. Sedangkan pada sebagian ibadah yang lainnya, ia tidaklah diwajibkan kecuali hanya kepada mereka yang mampu untuk melaksanakannya.

Contohnya adalah zakat, ia hanya wajib bagi mereka yang memiliki harta dan hartanya itu telah mencapai nishab dan melewati satu haul. Ibadah haji hanya wajib bagi mereka yang mempu untuk melakukan perjalanan ke Baitullah di Mekkah. Begitu pula puasa, ia hanya wajib bagi mereka yang sanggup berpuasa dan tidak memiliki uzur, seperti haid, sakit, dan safar.

Adapun shalat fardhu, ia tetap wajib kepada setiap mukallaf kapanpun dan di manapun, baik dalam keadaan sehat ataupun sakit, kaya ataupun miskin, ataupun sedang bermukim ataupun sedang melakukan perjalanan. Di dalam semua keadaan tersebut, shalat tetap wajib untuk dilakukan dan tidak boleh ditinggalkan, kecuali pada keadaan tertentu seperti ketika haid ataupun hilang kesadaran.

7. Ibadah shalat mengandung berbagai jenis bentuk ibadah di luar shalat.

Shalat mengandung berbagai jenis zikir, seperti takbir, tahmid, tasbih, dua kalimat syahadat, dan shalawat kepada Nabi. Shalat juga mengandung ibadah membaca Al Qur`an, baik itu surat Al Fatihah ataupun surat-surat yang lainnya. Shalat juga mengandung ibadah doa, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain.

Demikianlah beberapa keistimewaan shalat yang tidak dijumpai pada ibadah-ibadah yang lainnya.

والحمد لله رب العالمين

Sumber :dari Fina Istiasari

Read More

MAN Kebonsari Murukan Mojoagung Dapat Dijerat Sebagai Penadah 480 KUHAP

Penadah Pasal 480 KUHAP. Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah:

1. barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, meyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

2. barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Sementara H Rusdi SH Mantan Sekdes Murukan Terancam Jeratan Hukum Penyerobotan Tanah-Jombang, www.jejakkasus.info- TanahNo mor SPPT. 3579900160060036 pada 7 Juli 2014 di lokasi tanah, hadir perangkat desa, Ibu Yatimah selaku Kades Murukan, beserta para saksi Perangkat Desa Murukan dengan saksi ahli waris bapak bukori, Ibu Mas’ ah, bapak Taukit, bapak Jumari, serta Bu Jikah, desa murukan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang, penyelesaian kasus tanah milik bu ponimah, di kuasai oleh oknum mantan sekdes murukan H Rusdi.

Karena keserakahan H Rusdi telah menguasai hak milik orang lain, maka korban bu ponimah mengadukan ke kantor Jejak Kasus, memintak pendampingan untuk mpenyelesaian kasus tanah, yang saat ini oleh H Rusdi tanah tersebut telah di jual kepada Sekolahan Man Kebonsari Murukan Mojoagung Jombang, Suryanto selaku Kasek.

Sepanjang kasus tersebut belum ada titik temu, Jejak Kasus tetap mengawal bu ponimah selaku korban teraniayah, karena prosedurnya benar, bu [ponimah mempunyai bukti – buki pembelian dan surat pernyataan dari penjual serta surat pernyataan dari pihak keluarga penjual, Gobloknya H Rusdi telah meremehkan bu ponimah orang kecil, tidak mempunyai bukti kepemilikan, H Rusdi berani menjual tanah kepada pihak sekolahan man.

Setelah para perangkat Desa dan saksi saksi Mengukur sawah basah, sesuai dengan yang sebenarnya/ atau sesuai dengan bukti kepemilikan buku kretek desa, tanah tersebut menerangkan bahwa tanah denagan Nomor SPPT. 3579900160060036 adalah atas naman pemilik saudara bapak Imam Muhadi atau Bu Ponimah Istri dari pak Imam Muhadi, telah membeli dari keluarga bapak Bukori, dan tanah tersebut bukan milik mantasn Sekdes Murukan H. Rusdi SH.

Analisa Pria Sakti Direkrtur Eksekutif NGO HDIS, pelaku H Rusdi SH, mantan Sekdes Murukan dapat di jerat hukum penyerobotan tanah,dengan Latar belakang

Penyerobotan tanah bukanlah suatu hal yang baru dan terjadi di Indonesia. Kata penyerobotan sendiri dapat diartikan dengan perbuatan mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan, seperti menempati tanah atau rumah orang lain, yang bukan merupakan haknya. Tindakan penyerobotan tanah secara tidak sah merupakan perbuatan yang melawan hukum, yang dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana. Seperti kita ketahui, tanah merupakan salah satu aset yang sangat berharga, mengingat harga tanah yang sangat stabil dan terus naik seiring dengan perkembangan zaman. Penyerobotan tanah yang tidak sah dapat merugikan siapapun terlebih lagi apabila tanah tersebut dipergunakan untuk kepentingan usaha. Terdapat bermacam-macam permasalahan penyerobotan tanah secara tidak sah yang sering terjadi, seperti pendudukan tanah secara fisik, penggarapan tanah, penjualan suatu hak atas tanah, dan lain-lain.

Penyerobotan Tanah dari Perspektif Pidana

Di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya (UU No 51 PRP 1960) menyatakan bahwa pemakaian tanah tanpa izin dari yang berhak maupun kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang, dan dapat diancam dengan hukuman pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan, atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000 (lima ribu Rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU No 51 PRP 1960.

Adapun tindakan yang dapat dipidana sesuai dengan Pasal 6 UU No 51 PRP 1960 adalah (i) barangsiapa yang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, (ii) barangsiapa yang menggangu pihak yang berhak atau kuasanya yang sah di dalam menggunakan suatu bidang tanah, (iii) barangsiapa menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan dengan lisan maupun tulisan untuk memakai tanah tanpa izin dari yang berhak atau kuasanya yang sah, atau mengganggu yang berhak atau kuasanya dalam menggunakan suatu bidang tanah, dan (iv) barangsiapa memberi bantuan dengan cara apapun untuk memakai tanah tanpa izin dari yang berhak atau kuasanya yang sah, atau mengganggu pihak yang berhak atau kuasanya dalam menggunakan suatu bidang tanah.

Adapun salah satu contoh kasus terkait dengan tindak pidana Pasal 6 UU No 51 PRP 1960, dapat dilihat dalam putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 09/Pid.C/PN-Kis, tanggal 20 Juni 2002, dalam peristiwa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang terdakwa (Para Terdakwa) dengan mendirikan bangunan, yang sekiranya akan dijadikan tempat perkumpulan bagi mereka. Namun, ternyata areal tersebut adalah merupakan milik dari sebuah perusahaan. Dalam putusannya, Pengadilan Negeri Kisaran menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan memakai tanah orang lain dan membangun kantor tanpa izin dari yang berhak.

Pasal-pasal lain yang juga sering dipergunakan dalam tindak pidana penyerobotan tanah adalah Pasal 385 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan ancaman pidana paling lama empat tahun, dimana barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverband suatu hak tanah yang belum bersertifikat, padahal ia tahu bahwa orang lain yang mempunyai hak atau turut mempunyai hak atau turut mempunyai hak atasnya.

Untuk Pihak Sekolah Man Kebonsari Murukan Mojoagung Jombang, Suryanto selaku Kasek Man, dapat di jerat selaku MAN Kebonsari Murukan Mojoagung Dapat Dijerat Sebagai Penadah 480 KUHAP

Penadah Pasal 480 KUHAP. Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah:

1. barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, meyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

2. barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Berita penyimpangan Hukum, APBD/ APBN. Ikuti beritanya di facebook: Berita Jejak Kasus, Tuwitter: @BeritaJejakkasus, Pin: 29D91BEA' SMS: 082141523999. Kritik dan saran silahkan melalui Email: red_radarbangsa@yahoo.com – direskrimumjejakkasus@yahoo.com – beritajejakkasus@yahoo.com – .

Harian Jejak Kasus, Klik: www.jejakkasus.info :

Penanggung Jawab Posting Berita: Media Politik Hukum dan Kriminal (HK) Tabloid – Jejak Kasus (Tabloid) – Sidak Kasus (Tabloid),  Buser Istana, Email. buseristana@yahoo.com : PT.PRIA SAKTI PERKASA No: AHU-13286.40.10.2014 NPWP 70.419.437.2-6200.000. Sekretariat: Jln: Raya Kemantren 82, Terusan, Kecamatan Gedeg, Mojokerto, kode pos. 61351, Jatim.

Read More

H Rusdi SH Mantan Sekdes Murukan Mojoagung Jombang Terancam Jeratan Hukum Penyerobotan Tanah

Jombang, www.jejakkasus.info- Tanah Nomor SPPT. 3579900160060036 pada 7 Juli 2014 di lokasi tanah, hadir perangkat desa, Ibu Yatimah selaku Kades Murukan, beserta para saksi Perangkat Desa Murukan dengan saksi ahli waris bapak bukori, Ibu Mas’ ah, bapak Taukit, bapak Jumari, serta Bu Jikah, desa murukan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang, penyelesaian kasus tanah milik bu ponimah, di kuasai oleh oknum mantan sekdes murukan H Rusdi.

Karena keserakahan H Rusdi telah menguasai hak milik orang lain, maka korban bu ponimah mengadukan ke kantor Jejak Kasus, memintak pendampingan untuk mpenyelesaian kasus tanah, yang saat ini oleh H Rusdi tanah tersebut telah di jual kepada Sekolahan Man Kebonsari Murukan Mojoagung Jombang, Suryanto selaku Kasek.

Sepanjang kasus tersebut belum ada titik temu, Jejak Kasus tetap mengawal pihak bu ponimah selaku korban teraniayah, karena prosedurnya benar, bu [ponimah mempunyai bukti – buki pembelian dan surat pernyataan dari penjual serta surat pernyataan dari pihak keluarga penjual, sementara H Rusdi gobloknya telah meremehkan bu ponimah orang kecil, tidak mempunyai bukti kepemilikan, H Rusdi berani menjual tanah kepada pihak sekolahan man.

Setelah para perangkat Desa dan saksi saksi Mengukur sawah basah, sesuai dengan yang sebenarnya/ atau sesuai dengan bukti kepemilikan buku kretek desa, tanah tersebut menerangkan bahwa tanah denagan Nomor SPPT. 3579900160060036 adalah atas naman pemilik saudara bapak Imam Muhadi atau Bu Ponimah Istri dari pak Imam Muhadi, telah membeli dari keluarga bapak Bukori, dan tanah tersebut bukan milik mantasn Sekdes Murukan H. Rusdi SH.

Analisa Pria Sakti Direkrtur Eksekutif NGO HDIS, pelaku H Rusdi SH, mantan Sekdes Murukan dapat di jerat hokum penyerobotan tanah,dengan Latar belakang

Penyerobotan tanah bukanlah suatu hal yang baru dan terjadi di Indonesia. Kata penyerobotan sendiri dapat diartikan dengan perbuatan mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan, seperti menempati tanah atau rumah orang lain, yang bukan merupakan haknya. Tindakan penyerobotan tanah secara tidak sah merupakan perbuatan yang melawan hukum, yang dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana. Seperti kita ketahui, tanah merupakan salah satu aset yang sangat berharga, mengingat harga tanah yang sangat stabil dan terus naik seiring dengan perkembangan zaman. Penyerobotan tanah yang tidak sah dapat merugikan siapapun terlebih lagi apabila tanah tersebut dipergunakan untuk kepentingan usaha. Terdapat bermacam-macam permasalahan penyerobotan tanah secara tidak sah yang sering terjadi, seperti pendudukan tanah secara fisik, penggarapan tanah, penjualan suatu hak atas tanah, dan lain-lain.

Penyerobotan Tanah dari Perspektif Pidana

Di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya (UU No 51 PRP 1960) menyatakan bahwa pemakaian tanah tanpa izin dari yang berhak maupun kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang, dan dapat diancam dengan hukuman pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan, atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000 (lima ribu Rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU No 51 PRP 1960.

Adapun tindakan yang dapat dipidana sesuai dengan Pasal 6 UU No 51 PRP 1960 adalah (i) barangsiapa yang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, (ii) barangsiapa yang menggangu pihak yang berhak atau kuasanya yang sah di dalam menggunakan suatu bidang tanah, (iii) barangsiapa menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan dengan lisan maupun tulisan untuk memakai tanah tanpa izin dari yang berhak atau kuasanya yang sah, atau mengganggu yang berhak atau kuasanya dalam menggunakan suatu bidang tanah, dan (iv) barangsiapa memberi bantuan dengan cara apapun untuk memakai tanah tanpa izin dari yang berhak atau kuasanya yang sah, atau mengganggu pihak yang berhak atau kuasanya dalam menggunakan suatu bidang tanah.

Adapun salah satu contoh kasus terkait dengan tindak pidana Pasal 6 UU No 51 PRP 1960, dapat dilihat dalam putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 09/Pid.C/PN-Kis, tanggal 20 Juni 2002, dalam peristiwa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang terdakwa (Para Terdakwa) dengan mendirikan bangunan, yang sekiranya akan dijadikan tempat perkumpulan bagi mereka. Namun, ternyata areal tersebut adalah merupakan milik dari sebuah perusahaan. Dalam putusannya, Pengadilan Negeri Kisaran menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan memakai tanah orang lain dan membangun kantor tanpa izin dari yang berhak.

Pasal-pasal lain yang juga sering dipergunakan dalam tindak pidana penyerobotan tanah adalah Pasal 385 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan ancaman pidana paling lama empat tahun, dimana barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverband suatu hak tanah yang belum bersertifikat, padahal ia tahu bahwa orang lain yang mempunyai hak atau turut mempunyai hak atau turut mempunyai hak atasnya.

Untuk Pihak Man Kebonsari Murukan Mojoagung Jombang, Suryanto selaku Kasek Man, dapat di jerat selaku Penadah Pasal 480 KUHAP. Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah:

1. barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, meyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

2. barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Berita penyimpangan Hukum, APBD/ APBN. Ikuti beritanya di facebook: Berita Jejak Kasus, Tuwitter: @BeritaJejakkasus, Pin: 29D91BEA' SMS: 082141523999. Kritik dan saran silahkan melalui Email: red_radarbangsa@yahoo.com – direskrimumjejakkasus@yahoo.com – beritajejakkasus@yahoo.com – .

Harian Jejak Kasus, Klik: www.jejakkasus.info :

Penanggung Jawab Posting Berita: Media Politik Hukum dan Kriminal (HK) Tabloid – Jejak Kasus (Tabloid) – Sidak Kasus (Tabloid),  Buser Istana, Email. buseristana@yahoo.com : PT.PRIA SAKTI PERKASA No: AHU-13286.40.10.2014 NPWP 70.419.437.2-6200.000. Sekretariat: Jln: Raya Kemantren 82, Terusan, Kecamatan Gedeg, Mojokerto, kode pos. 61351, Jatim.

Foto Galery Kejadian 

Read More

Terkait Perkara Kasus Pembangunan Puskesmas, Kejagung Tahan Kadinkes Tangsel

www.jejakkasus.info, JAKARTA- Kejakasaan Agung melakukan penahanan terhadap Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Dadang ke Rumah Tahanan Salemba Cabang Kejaksaan Agung, pada hari senin (29/9/2014), Pihaknya ditahan dikarenakan terlibat kasus korupsi pelaksanaan proyek pembangunan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di wilayah Hukum Tangerang Selatan (Tangsel) tahun anggaran 2011-2012.

Setelah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Agung dari pukul 10.00 WIB, kemudian digelandang di masukan mobil, dan di jebloskan ke kandang macan Rumah Tahanan (Rutan).

Dadang keluar dari Gedung Bundar Kejaksaan Agung sekitar pukul 19.15 WIB dengan mengenakan kemeja merah. Anak buah Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany ini bungkam saat lempari wartawan dengan  beberapa pertanyaan, lanjut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Tony T Spontana mengungkapkan pihaknya melakukan penahanan terhadap Dadang dikarenakan penyidik sudah memiliki bukti yang cukup.

"Tersangka D ditahan malam ini," ucapnya.

Dalam kasus ini Kejaksaan Agung menetapkan tujuh tersangka satu diantaranya adik Gubernur Banten non aktif Ratu Atut Chosiyah, Tubagus Chaery Wardhana (TCW). Adapun tersangka lainnya masing-masing Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Promosi Dinkes Tangsel Mamak Jamaksari, Sekretaris Dinkes Provinsi Banten Neng Ulfah. lanjut dari pihak swasta Komisaris PT Trias Jaya Perkasa Suprijatna Tamara, Yakni Direktur PT Bangga Usaha Mandiri Desy Yusandi, juga Komisaris PT Mitra Karya Rattan Herdian Koosnadi.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Dadang ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print- 37/F.2/Fd.1/06/2014 tertanggal 13 Juni 2014. Pasalnya dianggap telah melawan hukum’ melakukan perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam pelaksanaan proyek pembebasan tanah untuk Puskesmas dan pembangunan Puskesmas.

Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), 

Dadang telah yang telah mengatur pembagian paket-paket pekerjaan proyek tersebut kepada rekanan-rekanan pelaksana, Tony mengakatan’ sebelum ditahan tersangka D dimintai keterangan mengenai tugas dan kewenangannya selaku Kepala Dinas Kota Tangerang Selatan serta kronologis pengusulan dana untuk pembangunan Puskesmas Dinas Kesehatan di Tangerang serta ada tidaknya peran saksi membagi-bagi proyek pembangunan Puskesmas kepada perusahaan-perusahaan tertentu. 

Dalam kasus ini Dadang disangkakan dengan pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, subsidiair   pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (JK1).

Read More

Plat Mobil fans JKT48

Well… hari ini Gue sedikit error, hahaha… saking errorNya keluyuran ke berbagai dunia maya dan ketemu penyembuh error Gue meski sedikit hahay. Gue bukan fans JKT48, tapi senang melihat keKompakan para fans JKT48 bisa klop juga bersemangat bersama personil JKT48 diatas panggung.

Gue baru tau klo seKumpulan Fans JKT48 itu juga diSebut WOTA (WOTA asal katanya dari Otaku（オタク）atau lebih logisnya wota itu diambil dari kata W(OTAku)). Ternyata ada juga bentuk keKompakan mereka diLuar panggung, yakni dari segi kendaraaan.

Meski Gue awalnya cuman tau klo anggota JKT48 si Melody sering jalan pakai mobil karna dia udah memiliki SIM A, Gue taunya dari website hai-online.com. Gambar ni Gue nemu dari mesin pencari google dgn waktu yang terbatas jdiNya sedikit aja tapi semoga cukup mewakili, Fans JKT48 dari yang sering atau tukang angkot aka kendaraan umum Lalu kendaraan pribadi roda dua alias Sepeda Motor  Sampai Gue mengira aja apa ini fans JKT48 high Class alias VIP karena cuman ada satu di indonesia yang di ijinkan dimiliki untuk dipakai di jalan raya secara Legal

sekian dari ane, berikut bonus buat pemBaca pria terUtama FansNya atau penggemarNya JKT48 

Read More

RUU Pilkada Dapat Menjadi Bumerang Bagi KMP

www.jejakkasus.info, Dok, dok, dok. Palu sudah diketok dan RUU Pilkada pun disahkan oleh DPR. Euforia kemenangan ditunjukkan oleh kubu pendukung Koalisi Merah Putih yang memenangkan voting mengusung pilkada dipilih lewat DPRD. Sujud syukur seperti yang pernah dilakukan sewaktu pilpres ketika mengeluarkan hasil real count abal-abal dengan mengclaim kemenangan berada dipihaknyapun dilakukannya. Salah satu yang melakukan sujud syukur adalah yg konon disebut sebagai “bapak reformasi”, Amin Rais, yang dulu sempat menjabat ketua MPR pasca tergulingnya rezim orde baru dan mendukung pemilihan secara langsung.

Meskipun sebelumnya sudah banyak diramalkan bahwa kemenangan akan berada pada pengusung pilkada lewat DPRD jika dilakukan voting berdasarkan perhitungan jumlah suara, namun SBY sebagai presiden beserta partai Demokratnya dengan “bijaksana” sempat memberi harapan pada rakyat pendukung pilkada langsung. Harapan tinggi yang akhirnya jatuh terhempas seiring tindakan walk out anggota fraksi tersebut ketika voting berlangsung.

Paling tidak untuk periode 5 tahun ke depan jika jalan terakhir membatalkan pengesahan RUU tersebut tidak ditolak oleh MK, pemimpin daerah akan dipilih oleh DPRD. Dengan pemilihan model semacam ini, tokoh-tokoh yang maju mencalonkan diri melalui jalur independen bisa dikatakan akan tertutup. Hasrat meraih kekuasaan partai yang tergabung dalam KMP setelah kalah dalam pilpres kemarin, tentunya tidak akan rela menyerahkan kekuasaan pemerintah daerah pada orang yang bukan dari partainya. Daerah yang mayoritas anggota parlemennya dikuasai oleh mereka, akan menjadi ladang bagi-bagi kue kekuasaan. Namun tidak menutup kemungkinan, akan terjadi juga perselisihan diantara mereka menyoal ladang yg dianggap basah dan jadi rebutan.

Selain tokoh independent, bagi pemeluk agama non muslim pun akan terkebiri. Peluangnya sangat kecil jika mengharapkan munculnya Ahok2 baru didaerah yg dikuasai KMP. Ingat, didalam koalisi tersebut ada partai yang katanya berlandaskan islam, semacam PKS, PAN dan PPP. Suara mereka didalam koalisi tsb cukup besar dan nyaring. Seperti diketahui sewaktu dalam kampanye sering terdengar suara menyerukan tidak pantasnya dari golongan non muslim diangkat jadi pemimpin. Beralasan hal ini, tentunya ketiga partai tersebut jika konsisten dengan yang disuarakan akan terus berjuang menggagalkan pimpinan daerah yang bukan satu keyakinan.

Melihat fenomena ini, jadi cukup mengherankan jika ada penganut non muslim yang malah mendukung koalisi tersebut dan bersorak atas kemenangan pilkada dipilih oleh DPRD. Mereka tidak menyadari hak yang sudah disepakati dalam konstitusi to vote or to be vote tidak bisa digunakan lagi. Dukungan yang diberikan mungkin saja hal ini didasari oleh 2 alasan. Sudah begitu jatuh cinta dan terbius penampilan sosok Prabowo atau hanya pelampiasan ketidak senangannya pada Jokowi beserta partainya juga yang mendukung.

Untuk 5 tahun ke depan jika RUU Pilkada ini dijadikan UU, pastinya KMP akan pesta pora. Memilih dan mengatur pemimpin daerah akan dilakukan dengan seenakudele dewe. Tidak menutup kemungkinan juga akan dijadikan jalan untuk balas dendam pada pemerintahan mendatang. Adalah hal lucu RUU Pilkada yang sudah sekitar 3 tahun lalu digulirkan oleh pemerintah, walau mekanisme pemilihan kepala daerah sedikit berbeda dan sudah dibahas tapi mengalami dead lock, tapi kenapa sekarang diangkat lagi dan disepakati setelah KMP mengalami kekalahan dalam pilpres. Bisa ditebak kemana arah yang akan dilakukan oleh Koalisi Merah Putih ini.

Walaupun untuk periode mendatang mereka masih bisa menepuk dada dan bangga dgn lolosnya RUU Pilkada ini, namun bisa jadi periode berikutnya akan menjadi bumerang bagi koalisi ini. Suara akar rumput yang semula mendukung Prabowo dalam pilpres setelah melihat kelakuannya sejak menarik diri sewaktu rekapitulasi KPU berlangsung dan juga tindakan2 KMP selama mengajukan sengketa pilpres ke MK, bahkan sampai saat ini belum mengakui kekalahan dan tidak memberi selamat pada presiden terpilih, dukungan sudah mulai berguguran. Melihat kejadian ini tidak menutup kemungkinan yg dulu sempat mendukungnya nanti dalam pilihan legislatif memilih golput atau pilihan dialihkan pada partai koalisi Jokowi, jika roda pemerintahan baru bisa berjalan dengan baik dan tidak terlibat kasus korupsi. Apalagi ditambah adanya orang-orang yang merasa hak memilih dan dipilih telah dirampas oleh UU Pilkada yang baru ini.

Bila perhitungan ini bisa benar terjadi dan dalam pemilihan legislatif mendatang perolehan suara partai yang tergabung dalam KMP anjlok, yang diuntungkan adalah koalisi pemerintah baru dan dikomandani PDIP. Selanjutnya mereka akan menjadi mayoritas di DPR dan DPRD pada periode berikutnya. Koalisi Merah Putih pun akannelangsa akibat UU yang mereka sepakati dan menjadi bumerang akhirnya memakan korban diri sendiri. Resiko melakukan politik instan dan hanya berpikir jangka pendek demi memenuhi hasrat kekuasaan dan sakit hati hingga tega merampas hak warga untuk memilih dalam pesta demokrasi.(JK1).

Read More

STNK Hilang Tidak Perlu Cemas, Ingin Tau Caranya? Baca di sini

www.jejakkasus.info- Tidak perlu resah berlebihan jika anda kehilangan kehilangan Surat Tanda Nomor kendaraan anda, karena untuk mendapatkan yang baru tidak diperlukan uang yang cukup banyak dan untuk sistem pengurusannya sendiri juga tergolong tidak rumit. Jadi jangan anda kawatir jika kejadian STNK hilang menerpa anda.

Hanya diperlukan dengan kisaran uang Rp 50.000 saja anda sudah bisa mendapatkan surat kendaraan motor anda yang baru. Untuk lebih jelasnya dan lebih ringkasnya, bagian Humas Polri mengabarkan tentang keterkaitan kehilangan surat kendaraan, anda hanya saja diharuskan menuruti syarat-syarat dan prosedur pengurusan yang berkaitan.

STNK hilang, stnk bantuan, biaya motor stnk hilang, mengurus stnk hilang , cara membuat stnk baru yang hilang, cara mengurus stnk motor yang hilang, biaya stnk hilang 2014, cara mengurus stnk hilang, persiapan pembuatan baru stnk, prosedur mengurus stnk, syarat pembuatan

Persiapan Pembuatan
Kami dari Info Otomotif Terbaru akan berbagi tentang hal apa saja yang harus terlebih dahulu yang harus anda siapkan ketika akan mengurus stnk hilang.

1. KTP Pemilik kendaraan yang tertera

2. Foto copy dari Surat Tanda Nomer Kendaraan yang hilang

3. Surat Tanda Hilangan baik dari Polsek ataupun Polres setempat.

4. BPKB asli maupun foto copy juga harus anda bawah.

Prosedur tentang pengurusan
Kami akan menjelaskan tentang 8 butir prosedur.

1. Anda terlebih dahulu diwajibkan untuk cek fisik kendaraan, setelah itu foto copy hasil tes fisik kendaraan tersebut.

2. Isi formulir dengan lengkap dan benar.

3. Mengurus Cek Blokir (Mengurus Surat Keterangan STNK Hilang dari Samsat), berisi keterangan keabsahan STNK terkait, misalnya tidak diblokir atau dalam pencarian. Lampirkan hasil cek fisik kendaraan.

4. Mengurus pembuatan baru di loket BBN II. (Lampirkan semua persyaratan data dan Surat Keterangan Hilang dari Samsat).

5. Jika motor anda belum motor anda belum melakukan pajak motor tahunan pada pembuatan STNK baru, maka anda di wajibkan untuk membayar pajak. Tapi jika anda sudah membayar biaya pajak ini maka bebas biaya pajak.

6. Membayar biaya untuk proses pembuatan sebesar Rp. 50.000.

7. Anda tinggal menunggu jadi, kemudian pengambilan Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Surat Ketetapan Pajak Daerah.

8. Selesai. www.jejakkasus.info sumber dari akun facebook Divisi Humas Mabes Polri 

Read More

MK Tolak Gugatan Uji Materi UU No. 17 Tahun 2014 Tentang MD3

JAKARTA, www.jejakkasus.info- Senin 29 september 2014’ Mahkamah Konstitusi (MK) telah menolak seluruh gugatan uji materi UU Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). PDIPerjuangan’ dalam upaya mendapatkan haknya sebagai partai pemenang pemilu legislative. Dan putusan MK terhadap partai PDIP yang berlambang banteng moncong putih dikatakan tidak mendapat jatah untuk ketua DPR meski partai tersebut menjadi pemenang pemilu, di dalam Majelis hakim menolak eksepsi dan menyatakan permohonan para pemohon masih prematur untuk diajukan. Pasalnya eksepsi tersebut diajukan dengan alasan saat dimohonkan, UU tersebut masih berbentuk RUU, dan permohonan para pemohon untuk seluruhnya, dikatakan Hamdan kemudian menjedok palu di MK.

Meskipun di dalam putusan/ pendapat beberapa hakim berbeda, namun dengan pertimbangannya Mahkamah Konstitusi MK, di dalam melakukan praktik politik di Indonesia yang menganut sistem presidensial dan multipartai, kesepakatan dalam kompromi politik di DPR sangat menentukan pimpinan di lembaga legislatif’ dan tidak ada partai politik yang benar-benar memperoleh mayoritas mutlak menduduki kursi di DPR, sehingga kompromi dan kesepakatan berdasarkan kepentingan adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari, Tegas Hakim Konstitusi Patrialis Akbar. (JK1)

Read More

PT Persero PLN Mojokerto Pelayanan Kecewakan Masyarakat.

Mojokerto,www.jejakkasus.info- Berbulan bulan' Masyarakat Desa Terusan, Kecamatan Gedeg Mojokerto' di bikin jengkel oleh putusnya jaringan arus listrik yang secera kontinyu. Hal tersebut akhirnya di adukan ke Redaksi Jejak Kasus (www.jejakkasus.info ), selanjutnya Jejak Kasus melalui nomor kantor PT. Persero PLN Mojokerto +62321322705, konfirmasi di terima oleh humas PT. Persero' pak ja'I di sambungkan ke ibu aindi' menerangkan memang saat ini hari senin tanggal 29 september 2014 listri di sekitar Gedeg ada pemadaman, di karenakan ada gangguan. gerah dengan pelayanan PT Persero PLN.

Akibat listrik tidak stabil, kerap padam, pemadaman listrik' banyak peralatan elektronik masyarakat yang rusak. Jika aliran listrik tidak stabil' kerap padam dan tidak stabil, PT. Persero PLN Mojokerto akan digugat oleh masyarakat' ungkapnya kepada Jejak Kasus.
Buruknya Pelayanan PT. Persero PLN Mojokerto sudah pada tahap memprihatinkan, karena merugikan masyarakat luas, menjadikan barang-barang elektronik masyarakat banyak yang rusak. Kasihan masyarakat. bahkan ada masyarakat yang hampir tiap hari bola lampu dirumahnya putus akibat arus listrik yang tidak stabil" ujarnya.

Seharusnya arus listrik normal mencapai 220 hingga 240 volt, namun bila malam hari arus listrik hanya berkisar 120 volt, sehingga banyak barang-barang elektronik yang tidak bisa dihidupkan, seperti Televisi, Komputer, lemari es tidak dingin, strika tidak panas dan peralatan elektronik lainnya.
Penanggung Jawab berita: Pria Sakti: Direktur Eksekutif Jejak Kasus, email beritajejakkasus@yahoo.com telp: 082141523999.

Unit Pelayanan RAYON MOJOKERTO KOTA Jl. Jend. A Yani No.6, Mojokerto telpon (0321) - 322706

Read More

Dikarenakan Selingkuh' Fachrudin Dilaporkan istrinya Ke Polisi dengan Jeratan UU Persengkuhan Pasal 284 KUHAP

WWW.JEJAKKASUS.INFO- MUSI RAWAS- Perselingkuhan juga dapat menjadi pemicu retaknya rumah tangga. Jika perselingkuhan telah mengarah ke perbuatan zina, maka suami/istri dari pasangan yang melakukan zina dapat melaporkan istri/suaminya ke polisi atas dasar Pasal 284, hal tersebut dirasakan oleh seorang wanita imut, karena merasa sakit hati, lantaran kerap di sakiti, terhadap suami yang doyan berselingkuh, membuat Lismi Herawati (38), pegawai negeri sipil (PNS) di salah satu pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) di Kabupaten Kepahyang, Bengkulu melaporkan suaminya sendiri, Fachrudin (43), pegawai BPMD Pemkab Mura ke polisi. 

Bahkan sebelumnya, Fachrudin diamankan warga Jalan Pahlawan Amir Desa F Trikoyo, Kecamatan Tugumulyo, Kabupaten Mura, Minggu (7/9/2014) bersama selingkuhannya, Evi.

"Saya dapat kabar dari teman saya dan kebetulan tempatnya tinggal ada di dekat rumah mertua saya yang jadi lokasi penangkapan itu. Dan yang ini bukan yang pertama dilakukan suami saya. Sebelumnya, dilakukan dengan pembantu saya. Tapi sudah saya beri maaf, dan ini sudah kesekian. Saya ingin ini bisa memberikan efek jera bagi suami saya itu untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya," ujar Lismi, saat ditemui usai membuat laporan di Polsek Tugumulyo.

Bahkan, dikatakan ibu dua anak ini, dirinya sengaja memilih pindah tugas ke Puskesmas di Kepahyang ingin agar rumah tangga yang dibina sejak 14 tahun ini tetap bertahap. "Sejak 1 April 2012, saya pindah tugas ke Kabupaten Kepahyang. Dan yang ini dilakukan lagi oleh suami saya di rumah mertua saya. Dan sampai saat ini, saya masih berstatus isterinya dan belum ada surat cerai," terangnya.

Karena itu, dirinya berharap agar pihak polisi bisa terus melanjutkan kasus ini dan juga memprosesnya hingga naik ke persidangan. "Saya harus kasus ini bisa terus berlanjut ke persidangan. Apalagi, ini bukan yang pertama kali. Dan saya juga akan ajukan perceraian ke pengadilan. Saya sudah sabar, tapi sabar itu ada batasnya," tegasnya.

Sementara itu, Fachrudin, yang ditemui di ruang Kanit Reskrim Polsek Tugumulyo didampingi pasangannya Evi membantah kalau dirinya telah berhubungan badan. 

"Evi yang datang ke rumah saya. Tapi kami tidak berbuat apa-apa. Bahkan saat datang warga yang ramai, saya juga bawa pedang, saya pikir rumah saya akan dirampok," ujar Fachrudin.

Bahkan, saat ini dirinya telah mengajukan proses cerai ke Pengadilan Agama (PA) Lubuklinggau. Dan ini, diakuinya dilakukannya karena telah dua tahun kesepian. "Isteri saya sudah pergi ke Kepahyang sudah dua tahun lebih dan saya kesepian. Dan ini juga tidak melakukan apapun seperti sangkaan warga," tuturnya.

Lanjut Kanit Reskrim Polsek Tugumulyo, Bripka Agus Kurniawan mengatakan, pihaknya mendapatkan laporan terkait adanya warga yang berbuat mesum dan diamankan warga. Menjaga agar tidak terjadi aksi anarkis warga, kedua orang tersebut sementara diamankan di Polsek Tugumulyo.

"Kami dan juga anggota yang lain dan langsung saja mengamankan tersangka ini. Dan saat ditangkap, keduanya berada di luar rumah. Tapi dari pengakuan warga, keduanya telah melakukan hubungan suami isteri saat diintip oleh warga. Dan keduanya kami amankan ke Polsek Tugumulyo untuk dimintai keterangan dan mengantisipasi aksi anarkis yang akan dilakukan warga," pungkasnya. akibat kelakuan bejatnya, lelaki yang melakukan perbuatan zina, maka suami/istri dari pasangan yang melakukan zina dapat melaporkan istri/suaminya ke polisi atas dasar Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”). Berikut bunyi pasalnya: Pasal 284 (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:

1. a.seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya,

     b.seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya,

2. a.seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;(sumb tribun)

Read More