Polres Mojokerto Supaya Ambil Tindakan'' Prona Di Kemlagi Mojokerto, Sebanyak 1031 Bidang Di Pungut Rp-600 – Rp. 800 Ribu

Mojokerto, jejakkasus.com- Setelah di angkat pemberitaan dugaan kasus pungli prona di Mojokerto, data yang telah diungkap investigasi Tim Pria Sakti Jejak Kasus dan NGO HDIS membuktikan, beberapa wilayah kecamatan di  Kabupaten Mojokerto antara lain, Kecamatan Kemlagi, yakni desa Mojowates Rejo mendapat 470 bidang, Mojowiryo 187 bidang, Mojodowo 187 bidang, Japanan 187 bidang terdapat pungutan sekitar  Rp. 600.000, Dan di Kecamatan  Jetis,  Desa Ngabar  mendapat 187 bidang, di kecamatan Gondang, desa Padi mendapat 187 bidang, sementara kecamatan Trawas desa Penanggunngan mendapat 250 di duga kuat di pungut biaya rata rata sebesar Rp. 550 Ribu sampai 800 Ribu, padahal sudah di jelaskan Program Prona Gratis Biaya dari Pusat, meski ada biaya untuk toleransi sebagai admin patok dan materai, atau kopi dan rokok, namun jika pungutan biaya mencapai di atas merupakan katagori Pungli atau Korupsi, ucap Pimpinan NGO HDIS Pria. Prona Di Kemlagi Mojokerto, Sebanyak 1031 bidang dipungut Rp-600 – Rp. 800 Ribu.
Pria Sakti selaku pimpinan NGO HDIS menerangkan, Prona adalah singkatan dari Proyek Operasi Nasional Agraria. Prona adalah salah satu bentuk kegiatan legalisasi asset dan pada hakekatnya merupakan proses administrasi pertanahan yang meliputi : adjudikasi, pendaftaran tanah sampai dengan penerbitan sertipikat/tanda bukti hak atas tanah dan diselenggarakan secara massal.
Prona dimulai sejak tahun 1981 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria. Berdasarkan keputusan tersebut, penyelenggara prona bertugas memproses pensertifikatan tanah secara masal sebagai perwujudan daripada program Catur Tertib di Bidang Pertanahan.
Prona pada prinsipnya merupakan kegiatan pendaftaran tanah pertama kali. Prona dilaksanakan secara terpadu dan ditujukan bagi segenap lapisan masyarakat terutama bagi golongan ekonomi lemah dan menyeselaikan secara tuntas terhadap sengketa-sengketa tanah yang bersifat strategis.
Tujuan prona adalah memberikan pelayanan pendaftaran pertama kali dengan proses yang sederhana, mudah, cepat dan murah dalam rangka percepatan pendaftaran tanah diseluruh indonesia dengan mengutamakan desa miskin/tertinggal, daerah pertanian subur atau berkembang, daerah penyangga kota, pinggiran kota atau daerah miskin kota, daerah pengembangan ekonomi rakyat.
Prona merupakan salah satu wujud upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan ekonomi lemah sampai dengan menengah. Biaya pengelolaan penyelenggaraan prona, seluruhnya dibebankan kepada rupiah murni di dalam APBN pada alokasi DIPA BPN RI. Sedangkan biaya-biaya yang berkaitan dengan alas hak/alat bukti perolehan/penguasaan tanah, patok batas, materai dan BPHTB/PPh menjadi tanggung jawab peserta prona.
Peserta prona berkewajiban untuk:menunjukkan letak dan batas-batas tanah yang dimohon (dapat dengan kuasa).
Menyerahkan Bukti Setor Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Bukti Setor Pajak Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan (PPh) bagi peserta yang terkena ketentuan tersebut.
Memasang patok batas tanah sesuai ketentuan yang berlaku.
KRITERIA SUBYEK PRONA
Subyek atau peserta prona adalah masyarakat golongan ekonomi lemah sampai dengan menengah. Masyarakat golongan ekonomi lemah sampai dengan menengah yang memenuhi persyaratan sebagai subyek/peserta prona yaitu pekerja dengan penghasilan tidak tetap antara lain petani, nelayan, pedagang, peternak, pengrajin, pelukis, buruh musiman dan lain-lain pekerja dengan penghasilan tetap.
Pegawai perusahaan baik swasta maupun BUMN/BUMD dengan penghasilan per bulan sama atau di bawah Upah Minimum Regional (UMR) yang ditetapkan oleh masing-masing kabupaten/kota, yang dibuktikan dengan penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan surat keterangan penghasilan dari perusahaan,
veteran, Pegawai Negeri Sipil pangkat sampai dengan Penata Muda Tk.I (III/d), prajurit Tentara Nasional Indonesia pangkat sampai dengan Kapten dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pangkat sampai dengan Komisaris Polisi, dibuktikan dengan foto copy Surat Keputusan pangkat terakhir.
Pria Sakti selaku Pimpinan Pusat Jejak Kasus, dalam menyikapi dugaan pungutan program prona yang tidak wajar, dika hal ini benar adanya pungli, oknum pejabat pemerintahan desa yang terlibat patut di duga melawan dengan ketentuan UU Korupsi pasal 12 hurup e Jo. Pasal 18 ayat ( 1 ) huruf b UU RI no 20 tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi telah memungut biaya administrasi kepengurusan Prona. Di perjelas lagi, atas dugaan pungli Pelaku di ancam melawan ketentuan UU korupsi pasal 2 ayat 1 dengan ancaman pidana paling lama 20 tahun penjara. (Pria Sakti )